Bujuk Agung, 14 Mei 2026 — Pemerintah Kampung Bujuk Agung kembali melaksanakan kegiatan rutin bulanan Program KOMPAK (Komunikasi Masyarakat dan Pemerintahan Kampung) yang kali ini dipusatkan di RK 5, kediaman Bapak Agus Prianto. Kegiatan tersebut digabung dengan rutinan Yasinan malam Jum’at sebagai bentuk mempererat hubungan sosial, keagamaan, dan komunikasi antara pemerintah kampung dengan masyarakat.

Acara diawali dengan pembacaan Yasin dan doa bersama yang dipimpin oleh Ustadz Fadholi. Setelah itu, kegiatan sosialisasi resmi dibuka dan dipimpin oleh Sekretaris Kampung Bujuk Agung, Zainal Arifin, S.E.

Dalam penyampaiannya, dijelaskan bahwa Program KOMPAK merupakan singkatan dari Komunikasi Masyarakat dan Pemerintahan Kampung yang memiliki beberapa tujuan utama, yaitu menjalin silaturahmi, menyamakan persepsi antara pemerintah dan masyarakat, melakukan sosialisasi program kampung, serta menjadi sarana jejak pendapat dan penyampaian aspirasi warga.

Pemerintah kampung menegaskan bahwa pembangunan tidak dapat berjalan hanya mengandalkan pemerintah saja, melainkan membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh masyarakat. Karena itu, kekompakan antara warga dan pemerintah menjadi hal penting demi kemajuan Kampung Bujuk Agung.

Kepala Kampung Bujuk Agung, Ns. Iskandar, S.Kep, dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar kegiatan KOMPAK mampu mempererat hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat serta menjadi langkah bersama untuk menjadikan kampung lebih maju dan tertata.

“Pemerintah kampung tidak bisa bekerja sendiri. Kemajuan kampung ini harus dibangun bersama-sama. Kalau masyarakat dan pemerintah kompak, insyaAllah persoalan kampung sedikit demi sedikit bisa diselesaikan,” ujar beliau di hadapan warga.

Beliau juga menekankan pentingnya keselarasan persepsi antara pemerintah kampung dan masyarakat. Menurutnya, komunikasi yang baik akan menjadi dasar pembangunan yang berkelanjutan serta dapat menjadi parameter kepemimpinan bagi pemerintahan selanjutnya.

“Kami ingin masyarakat memahami kondisi kampung yang sebenarnya. Kadang masyarakat hanya melihat hasilnya saja, tetapi tidak mengetahui bagaimana proses dan keterbatasan anggarannya. Maka dari itu, kegiatan seperti KOMPAK ini penting supaya tidak ada salah paham,” tambahnya.

Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan beberapa faktor yang menjadi penyebab sulitnya kemajuan kampung yang dirangkum dalam istilah “KM4”, yaitu:

 1. Krisis Kepercayaan

Pemerintah kampung menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami berbagai program dan kondisi anggaran desa sehingga menimbulkan kesalahpahaman maupun ketidakpercayaan.

Disampaikan pula bahwa anggaran desa saat ini mengalami pengurangan cukup besar karena sekitar 70 persen dialokasikan untuk Program KMP (Koperasi Desa Merah Putih). Dari sisa anggaran sekitar Rp373 juta, apabila dibagikan kepada lebih dari 3.000 warga tentu jumlahnya menjadi sangat terbatas.

“Kami tidak ingin masyarakat berpikir pemerintah diam atau tidak bekerja. Anggaran desa sekarang banyak yang terpotong untuk program pusat. Jadi mari kita pahami bersama dan saling mendukung,” jelas Kepala Kampung.

Selain itu, pemerintah kampung juga menyampaikan bahwa perbaikan jembatan rusak menggunakan anggaran sekitar Rp45 juta yang berasal dari simpanan anggaran tahun-tahun sebelumnya. Oleh sebab itu masyarakat diajak untuk ikut bergotong royong agar pembangunan yang dilakukan dapat berjalan maksimal dan memberi manfaat lebih besar.

“Kalau semua hanya mengandalkan uang desa, pembangunan tidak akan cukup. Tetapi kalau masyarakat ikut gotong royong, hasilnya bisa jauh lebih baik,” katanya.

Pemerintah kampung juga menginformasikan bahwa pengajuan tiang listrik kembali dilakukan demi mendukung penerangan lingkungan. Sementara itu, Taman Srawung diharapkan dapat dijaga bersama dan dimanfaatkan sebagai sarana meningkatkan kegiatan UMKM masyarakat.

2. Minimnya Sumber Daya Manusia

Pemerintah kampung menilai kualitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan agar masyarakat mampu bersaing, memahami administrasi, serta ikut aktif dalam pembangunan kampung.

“Kita harus mau belajar dan berkembang. Jangan sampai masyarakat kita tertinggal karena kurang memahami pendidikan, administrasi, ataupun perkembangan zaman,” ujar beliau.

3. Minimnya Sumber Daya Sosial

Masih adanya pola pikir sebagian masyarakat yang terlalu bergantung pada dana desa juga menjadi perhatian pemerintah kampung. Pertanyaan seperti “kenapa harus iuran” atau “kan sudah ada dana desa” menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran sosial dan semangat kebersamaan dalam membangun lingkungan.

“Dana desa itu bukan berarti semua kebutuhan masyarakat harus ditanggung pemerintah. Ada hal-hal yang memang harus dibangun dengan rasa kebersamaan dan kepedulian warga,” tegasnya.

4. Minimnya Sumber Pendapatan

Kurangnya sumber pendapatan masyarakat menjadi salah satu hambatan pembangunan. Pemerintah kampung berharap masyarakat dapat memanfaatkan peluang usaha dan program pembangunan seperti penggalian siring maupun pengembangan UMKM untuk meningkatkan ekonomi warga.

5. Masyarakat Banyak Sakit

Kondisi kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian penting. Kepala kampung mengajak warga untuk mulai berbenah dari lingkungan rumah masing-masing, seperti memasang lampu di depan rumah, membersihkan halaman, dan menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta suasana kampung yang sehat, aman, dan indah.

“Mulailah dari rumah sendiri. Pasang lampu depan rumah, bersihkan halaman, jaga lingkungan. Kampung yang bersih dan terang itu bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat masyarakat lebih sehat dan aman,” ucap beliau.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa kegiatan ronda malam saat ini sudah tidak berjalan maksimal. Berdasarkan arahan dari Polsek Banjar Agung, setiap rumah warga diharapkan memiliki minimal satu kentongan sebagai alat komunikasi keamanan lingkungan.

“Kita jangan sampai lengah soal keamanan. Minimal setiap rumah punya kentongan supaya kalau ada keadaan darurat masyarakat bisa cepat saling memberi informasi,” tambahnya.

Kepala kampung juga mengimbau masyarakat agar menyampaikan permasalahan atau pertanyaan secara langsung kepada pemerintah kampung, bukan membicarakannya di belakang. Menurutnya, komunikasi terbuka akan membantu menyelesaikan persoalan dengan lebih baik.

“Kalau ada yang ingin dipertanyakan atau dipermasalahkan, silakan datang langsung. Jangan dibicarakan di belakang karena nanti bisa menimbulkan salah paham,” tegas Kepala Kampung Bujuk Agung.

Pada sesi diskusi, Ketua RT, Bapak Trimakno, menyampaikan pertanyaan terkait persoalan pajak tanah, khususnya mengenai tanah yang belum memiliki sertifikat namun sudah dikenakan pajak, termasuk masalah pemecahan tanah.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah kampung menjelaskan bahwa masyarakat yang memiliki tanah namun belum dilakukan pemecahan sertifikat dapat mengurus pemecahan untuk membantu menyesuaikan beban pajak. Pemerintah kampung juga mengungkapkan bahwa masih banyak warga yang kehilangan sertifikat tanah atau bahkan belum memiliki AJB (Akta Jual Beli).

Pemerintah kampung berharap para Ketua RT dan RK dapat membantu melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar warga lebih memahami administrasi pertanahan serta lebih aktif mengurus dokumen penting sebelum muncul masalah di kemudian hari.

Melalui kegiatan KOMPAK ini, Pemerintah Kampung Bujuk Agung berharap terbangun komunikasi yang lebih baik, meningkatnya rasa gotong royong, serta tumbuhnya kesadaran bersama bahwa kemajuan kampung hanya dapat dicapai melalui kerja sama antara pemerintah dan seluruh masyarakat.